MAKALAH
SEJARAH PERADILAN ISLAM
Tentang
MAHKAMAH SYAR’IYAH DI PROVINSI
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
Diajukan Untuk Sebagai Tugas Dalam Perkuliahan SPI
Oleh:
Handayani
310.006
Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. H. Asasriwarni. MA
PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM (PMH)
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
IMAM BONJOL PADANG
1432 H / 2011M
MAHKAMAH SYAR’IYAH DI PROVINSI
NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
A. Lahirnya Departemen Agama dan Peraturan-Peraturannya
Pada tanggal 03 Januari 1946 lahirlah Departemen Agama yang awalnya bernama Kementrian Agama, sebagai salah satu bagian dari aparatur pemerintah Republik Idonesia. Dalam kementrian Agama kewenangan yang menyangkut bidang kehidupan beragama, ditempatkan dalam satu wadah. Lahirnya Departemen Agama tersebut adalah hasil keputusan aklamasi anggota Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) berdasarkan usul dalam siding Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 11 Nopember 1945 yang bunyinya sebagai berikut :
“ Mengusulkan supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambilkan kepada Kementrian Agama yang khusus dan tersendiri.”[1]
Tokoh-tokoh yang menyampaikan usul tersebut adalah KH. Abu Dardiri (Banyumas, Jawa Tengah), M. Saleh Suaidi dan M. Sukoso Wirjosaputro yang kemudian didukung oleh Moh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi dan N. Kartosudarmo, dan lain-lain.
Menurut informasi lisan dari salah seorang ex anggota BPKNIP, usul itu diterima dengan aklamasi oleh semua anggota. Dan dengan demikian pada saat itu tidak ada satu suarapun yang menolak pembentukan Departemen Agama. Bahkan menurut sumber informasi tersebut, pada waktu itu antara KNIP sebagai lembaga legislative dengan cabinet sebagai lembaga eksekutif tidak Nampak perbedaan yang tegas. Sebab, semuanya sama-sama berpikir untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia.
Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa Presiden Soekarno waktu itu member isyarat kepada Wakil presiden moh. Hatta, yang kemudian berdiri dan Wakil Presiden itu menyatakan secara spontan bahwa : adanyaKementrian Agama tersendiri mendapatkan perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari perhatian pemerintah itu, dikeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor1/SD tanggal 03 Januari 1946, yang diantaranya berbunyi : Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan : “Mengadakan Kementrian Agama”.
Dengan lahirnya Departemen Agama, mungkin ada golongan yang menganggap bahwa kehadiran Departemen Agama itu dirasakan sebagai konsesi yang terlalu besar bagi mereka yang menikmati hak-hak istimewa sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun hendaknya disadari, bahwa consensus untuk mempertahankan bentukan bangsa ini telah diusahakan oleh para pendiri Negara melalui pertuakran pikiran dan proses historis, sehingga kita tiba pada kenyataan yang kita terima dewasa ini.Selanjutnya bila ada pikiran-pikiran untuk merubah consensus nasional itu, dikhawatirkan bahwa consensus yang telah dicapai sejak dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia hingga dewasa ini, semuanya akan menjadi mentah kembali, yang akan mengakibatkan goyahnya persatuan dan kesatuan bangsa.[2]
Dan selanjutnya kehadiran Departemen Agama di Negara Republik Indonesia tercinta ini, merupakan jaminan atas terlaksananya Bab Agama dari UUD tahun 1945, yang memberikan jaminan terhadap kebebasan untuk menganut agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Sebagai tindak lanjut terbentuknya Kementrian Agama dikeluarkan Maklumat Kementerian Agama nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menetapkan bahwa :
1. Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk kekuasaan Presiden berubah nama menjadi Jawatan Agama Daerah di bawah kementerian Agama.
2. Hak Mengangkat Penghulu Landraat(sekarang bernama Pengadilan Negeri). Ketua dan Anggota Landraat Agama diserahkan kepada Kementerian Agama
3. Hak untuk mengangkat Penghulu Masjid yang dahulu ada dalam tangan bupati, diserahkan kepada Kementerian Agama.
Sebelum keluarnya Maklumat Kementerian Agama tersebut diatas, Menteri Agama yang pertama, H. Rasyidi, BA pada konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17 s/d 18 maret 1946 menyatakan sebagai berikut :
Untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap UUUD BAB XI pasal 29 yang menerangkan, bahwa ”Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaanya itu”. (ayat 1 dan 2).
Maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah NOmor 33 Tahun 1948, jo Nomor 8 Tahun 1950 yang isinya menetapkan tugas-tugas kewajiban Departemen Agama sebagai berikut :
a. Melaksanakan azas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya;
b. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
c. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat;
d. Menyelenggarakan, memimpin, dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;
e. Menjalankan, memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan agama lainnya;
f. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pelayanan rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu;
g. Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang islam;
h. Memberikan bantuan materiil untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat peribadatan, masjid-masjid, gereja-gereja, dan lain-lain;
i. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pengadilan agama dan Mahkamah Islam Tinggi;
j. Menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi pemeliharaanwakaf-wakaf;
Dengan ketentuan seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 tersebut Nampak bahwa tugas Departemen Agama dalam Pemerintahan Republik Indonesia ini ialah sebagai pendukung dan pelaksana utama daripada azas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama dalam falsafah Negara “Pancasila’. Disamping itu, dari formulasi ke 12 pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut Nampak bahwa Pemerintah secara serius merasa wajib memajikan perkembangan rakyat, baik rohani maupun jasmani. Tegasnya Negara berjanji akan memelihara kerohanian rakyat sebagai manifestasi dari segala persoalan yang bertalian dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada hakekatnya merupakan janji membantu perkembangan kerohanian rakyat, yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Kementrian Agama, atas dasar penghormatan yang sama terhadap keyakinan agama setiap rakyat Indonesia.
PP Nomor 33/1948 jo Nomot 8/1950 dipertegas lagi berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974, lampiran 14, Bab 1 Pasal 2 yang berbunyi :
“Tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama”.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan lahirnya Departemen Agama merupakan produk dari struktur sosiso cultural yang telah berakar dalam system pemerintahan sejak zaman kerajaan-kerajaan/kesultanan-kesultanan ibarat dua sisi mata uang yang berbeda maka tegaknya Negara Republik Indonesia, eksisnya Departemen Agama, Hapusnya Departemen Agama berarti Runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Latar belakang lahirnya mahkamah syar’iyah di provinsi nangroe aceh darussalam (NAD)
Kata azyumardi azra, bila dilihat dari sudut pandang sosio-historis kerajaan aceh darussalam yang didirikan oleh sultan Ali Mughayat Syah (916-936 H), adalah sebuah kerajaan yang ditegakkan atas dasar-dasar islam. Dalam adat mahkota Alam atau Qanun Meukuta Alam-Undang-Undang Dasar kerajaan Aceh Darussalam, yang diciptakan atas arahan Sultan Iskandar Muda, misalanya disebutkan bahwa sumber-sumber hukum yang dipakai dalam negara adalah merujuk kepada Al-Qur’an, Al-Hadist, Ijma’ dan Qiyas. Bahkan Sultan Iskandar Muda menganti Hukum-Hukum Tradisional dengan hukum berdasarkan syari’ah/fiqih.
Kemudian masyarakat Aceh, sepanjang sejarah telah telah menjadikan syari’at Islam sebagai pedoman dalam hidupnya. Penghayatan dan pengamalan Syari’at Islam dalam rentang sejarah cukup panjang itu telah melahirkan suasan masyarakat dan budaya Aceh yang islami. Budaya dan Adat yang lahir dari ijtihad para ulama,kemudian di pratekkan dan dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Bahkan, dalam perjalan sejarah srjak abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19 nangroe Aceh darussalam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuaan, politik, hukum,pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan NAD tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuaan syari’at Islam sebagai pedoman hidup raknyat NAD dalam segala aspek kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara.[4]
Untuk menjamin penegakan ketentuan-ketentuan dalam berbagai bidang kehidupan, di Kesultana NAD didirikan peradilan-peradilan Islam yang lebih populer disebut Mahkamah Syari’ah. Bagi kesultanan waktu itu, sudah menjadi keharusan mutlak untuk membina dan menegkkan hukum, sebagai konsekwensi diri sebagai negara hukum. Agar ketentuan hukum sesuai dengan Qonun Mankuta Alam, maka dibentuk lembaga-lembaga pelaksana serta mengangkat pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk mengawasi atau melaksanakan hukum yaitu:[5]
1. Balai Majelis Mahkamah Agung.
2. Qadli Malikul Adil.
3. Mufti Empat.
4. Qadli Panglima Sagoe
5. Qadli Mukim
6. Imam Rawatib
Adapun Mahkamah (pengadilan) yang bertugas mengadili segala macam perkara, terdiri dari beberapa tingkay yaitu:
· Hukum Peujrb
· Mahkamah mukim
· Mahkamah Uleebalang
· Mahkamah Panglimah Sagoe
· Mahkamah agung
Adapun wewenang yang diberikan kepada pengadilan-pengadilan itu, tidak saja hanya menangani perkara-perkara pelanggaran ibadah, seperti sholat dan puasa, tetapi juga, diberi wewenang untuk menangani seluruh kasus-kasus yang berkaitan dengan perdata dan pidana islam. Setelah indonesia melepas dari penjajahan belanda, tuntutan untuk menerapkan syariat islam semakin kuat.
C. Dasar Hukum Mahkamah Syari’ah di Propinsi NAD
Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan yang mengatur keberadaan mahkamah syariah di propinsi NAD yaitu:
1. UUD No 4 b Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi NAD.
2. UUD No 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi NAD.
3. Peraturan daerah propinsi NAD no 5 2000 tentang pelaksanaan sariat islam.
4. Peraturan daerah propinsi NAD no 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.
D. Wewenang Mahkamah Syariah di propinsi NAD
Sebagai realisasi dari undang-undang, pemerintahan mengeluarkan peraturan daerah propinsi NAD no 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat islam. Peraturan daerah ini menegaskan agar hak-hak istimmewa daerah aceh berdasarkan undang-undang no 44 tahun 1999, dapat diterapkan secara luas. Pada pasal ayat 1 perda no 5 tahun 2000, dinyatakan bahwa “untuk mewujudkan keistimewaan aceh di bidang kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat islam dalam kehidupannya:[7]
a. Akidah
b. Ibadah
c. Muamalah
d. Akhlak
e. Pendidikan dan dakwah islamiyah
f. Bait al-mal
g. Kemasyarakatan
h. Syariat islam
i. Pemebelaan islam
j. Qadha
k. Jinnayah
l. Munakahat dan mawaris
Kewenangan mahkamah syariah ini hanya diberlakukan bagi pemeluk agama islam saja (pasal 25 ayat 3) denga demikian undang-undang no 18 tahun 2001 sebagai dasar yuridis pengakuan mahkamah syariah sebagai konstitusi pengawal pelaksanaan syariat islam di NAD.[8]
DAFTAR PUSTAKA
Ritonga. Iskandar, Mahkamah Syari’ah di NAD, Padang : LPPBHI 2004
Asasriwarni, Peradilan Agama di Indonesia, Padang : Hayfa Press, 2006
www.google.com
MAHKAMAH SYAR’IYAH DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)